Pro-kontra pelaksanaan proyek digitalisasi KTP negeri India.


Negara berpenduduk terbesar kedua sedunia India dengan jumlah 1,16 milyar penduduk menghangatkan berita perihal TIK dengan munculnya gagasan monumental untuk memulai pelaksanaan proyek KTP berbasis teknologi digital terkini. Sistem pendataan KTP : Kartu Tanda Penduduk negeri India nanti bakal mirip dengan pengelolaan penduduk model social security number di Amerika Serikat dengan data utamanya penanda identitas ktp bernomor 16 (enam belas) digit angka beserta photo dan data sidik jari sebagai cirian biometric yang keseluruhan datanya akan dihimpun dalam suatu pangkalan data dengan konektivitas Internet on-line.
Proyek berskala raksasa ini diotaki oleh Nandan Nilekani yang berpengalaman hebat dalam dunia TIK dunia dan dikenal sebagai salah satu pendiri Infosys ---sebuah perusahaan piranti lunak India berkelas global--- dengan berpedoman pada target tahap awal akan mencakup pemberian identitas ktp bagi sejumlah 600 juta penduduk untuk proyeksi tahun 2014 yad. Data tahapan awal ini mencakup setidaknya sejumlah 714 juta nama yang terdapat dalam sistem dokumentasi pencatatan Pemilu India yl.
Adalah tidak berlebihan apabila Nilekani sendiri menyebutkan pembangunan pangkalan data kependudukan negara India layaknya; “building something on the scale of Google” berhubung hingga kini memang belum pernah ada proyek berskala sebesar itu yang pernah digelar diseluruh dunia hingga kini !

Dengan pembuatan KTP canggih berbasis teknologi digital on-line terkini dengan keunggulan berlangsungnya proses autentifikasi dapat berlangsung akurat dan seketika yang diharapkan akan mengeliminasikan kejadian ktp berganda hingga seminim mungkin, dan yang juga tak kalah penting adalah berjalannya program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memotong rantai birokrasi : paperwork dalam segenap sektor layanan pemerintahan dan termasuk didalamnya idea sungguh mulia yakni untuk pemberantasan korupsi!

Apabila diperhatikan profil negara India dalam kemajuan penerapan teknologi TIK maupun kondisi Indeks Korupsi ---dengan rapor merah bernilai rendah dengan tingkat korupsi parah--- adalah hampir agak mirip-mirip dengan Indonesia hingga sangat relevan jika saling disandingkan serta dibandingkan.
Kajian Tranparency International untuk Indeks Persepsi Korupsi 2009.
India berada untuk urutan ke : 84 dan Indonesia di urutan : 111 dari 180 negara.

E-Readiness Index 2009 (kajian The Economist Intelligence Unit):
India ranking 58 dengan skor : 4.17 (turun dari posisi 54 dengan skor turun dari 4.96 th.2008).
Indonesia ranking 65 dengan skor : 3.51 (naik dari posisi 68 walau skor turun dari 3.59 th.2008).

Data Connectivity Scorecard 2009:
India skor nilai : 1.88.
Indonesia skor : 1.87.

Sebagaimana halnya sebuah proyek raksasa dengan biaya prakiraan yang bernilai multi-milyar dolar AS pun tentu tidak luput dari kritik amat kritis yang beralasan obyektif dari kalangan ilmuwan India sendiri. Sejumlah ilmuwan bahkan ada yang mengkhawatirkan kerawanan himpunan pangkalan data penduduk terhadap penyalahgunaan oleh aparat Pemerintah bahkan kecurigaan penggunaan data semata sebagai sarana pengintaian untuk kepentingan instansi pertahanan dan keamanan Pemerintah.
Colin Gonzalves ahli pranata Hukum & HAM dari New Delhi adalah salah satu yang skeptis akan terlaksananya proyek ini, seraya mengimbuhkan bahwa Negara India yang sesungguhnya tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan 70% dari seluruh penduduknya adalah tidak masuk akal untuk mendahulukan menggelar mega proyek digitalisasi KTP tersebut.
Sedangkan Sanjay Kumar, ahli sosiologi dari Centre for the Study of Developing Societies New Delhi mempertanyakan bagaimana mungkin manfaat nyata & riil yang dapat diperoleh oleh penduduk kalangan desa yang masih berkondisi tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi layanan jaringan TIK yang masih jauh dari memadai.

Adapun ahli yang berpendapat pro atas pelaksanaan proyek digitalisasi KTP India yang walau jika dihitung-hitung 836 juta penduduk hidup dibawah garis kemiskinan terbawah ---rata-rata hidup hanya dengan 43 sen dollar AS ( Rp.4.250,- ) per hari--- nanti dengan beredarnya nomor identitas KTP penduduk dengan data yang benar-benar terjaga integritasnya, maka kaum miskin ini pun dapat memetik manfaat semisal apabila Pemerintah tengah melakukan program dana bantuan sosial dapat benar-benar sampai untuk golongan masyarakat miskin. Dan segenap penyimpangan dana pun dapat ditekan hingga minimal.
Mengenai kerawanan penyalahgunaan sentra pangkalan data kependudukan baik oleh aparat Pemerintah atau pun gangguan penyusupan oleh hackers kriminal, keadaan ini disanggah oleh Raman Roy salah satu pioneer industri TIK asal India sekaligus pimpinan Quatrro Consulting yang berpendapat, bahwa mengingat keandalan yang dimiliki sosok Nandan Nilekani yang berpengalaman luas dalam membesarkan perusahaan Infosys dengan keandalan aplikasi sekuriti sistem komputer yang telah dikembangkannya, maka kekuatiran seperti itu dapat dikesampingkan. Dan dengan pengalaman bisnis Nilekani pula dapat menjadikan penggunaan data kependudukan ini bagi kepentingan khalayak awam kebanyakan dapat diberlakukan dengan harga yang terjangkau.